Sistem Pemerintahan Negara Perancis

SISTEM PEMERINTAHAN DAN SISTEM POLITIK PERANCIS 

1.1 Sistem Pemerintahan

Republik Perancis atau yang memiliki nama The Fifth Republic memiliki bentuk dual pemerintahan yakni gabungan sistem parlementer dengan sistem presidensiil. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama sama memiliki peran aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Model pemerintahan ini berbeda dengan model parlementer umumnya dimana jabatan Presiden dipilih melalui pemilu disamping juga berbeda dengan model pemerintahan presidensil umumnya. Institusi-institusi yang ada saat ini adalah bentukan konstitusi Republik Kelima yang merupakan hasil referendum nasional di tahun 1958. Konstitusi ini secara signifikan memperkuat kekuatan kewenangan yang dipegang oleh Eksekutif (Pemerintah dan Presiden) dan di satu sisi juga membatasi atau mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif.

1.1.1. Lembaga Eksekutif 

Seperti yang telah disebutkan di atas, Konstitusi Perancis saat ini memberikan kekuasaan lebih pada badan eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Perdana Menteri. Presiden memiliki jabatan resmi sebagai Kepala Negara dan merupakan Komandan Tertinggi di Angkatan Bersenjata Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri disini merupakan kepala atas Dewan Menteri atau Kabinet dimana kabinet-kabinet ini sendiri ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Berdasarkan divisi kekuasaan yang ada, yang dalam hal ini telah berubah menjadi konvensi politik, Presiden semata-mata bertanggungjawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Sedangkan Perdana Menteri bertanggungjawab atas kebijakan domestik. Adakalanya proses pemerintahan bisa berlangsung rumit jika terjadi periode atau masa kohabitasi. Artinya, Perdana Menteri dan Presiden yang terpilih secara resmi berasal dari partai yang saling bersaing.

Satu dari kekuasaan paling penting yang dimiliki Presiden adalah kewenangannya untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan baru atas badan legislatif. Presiden juga diberi kewenangan untuk mengajukan beberapa permasalahan kebijakan tertentu seperti perjanjian-perjanjian di Uni Eropa ke dalam referendum nasional. Sedangkan Perdana Menteri menguasai otoritas signifikan sebagai pemimpin partai mayoritas atau koalisi di dalam Majelis Nasional. Balance of Power (BoP) antara Presiden dan Perdana Menteri tergantung pada Partai yang berpengaruh dalam badan legislatif. Dalam artian, ketika Presiden memiliki dukungan kuat dari mayoritas parlementer, maka ada tendensi dimana Perdana Menteri akan berperan sebagai deputi dari Presiden. Sebaliknya, jika partai yang menaungi Presiden merupakan salah satu partai minoritas maka Presiden harus menunjuk Perdana Menteri yang berasal dari salah satu partai dari koalisi (partai mayoritas). Jika situasi ini terjadi maka akan tercipta suatu power-sharing arrangement (kohabitasi) dimana Presiden dan Perdana Menteri memiliki kecenderungan untuk mengawasi pengaruh yang dimiliki satu sama lain.

1.1.2. Lembaga Legislatif

Perancis memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis Nasional terdiri dari 577 anggota. Sedangkan dalam Senat terdiri dari setidaknnya 321 anggota yang masing-masing sebanyak 296 ditempatkan di Perancis Metropolitan, 13 lainnya ditempatkan di daerah-daerah dan departemen yang berada di luar Perancis, sisanya sebanyak 12 anggota ditujukan untuk warga negara Perancis yang berada di luar negeri. Anggota dari Majelis Nasional (badan legislatif utama) dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali. Sedangkan senator dipilih secara tidak langsung melalui satu mekanisme dimana pada setiap departemen di dirikan seperti semacam kantor pemilihan umum. Kewenangan Senatpun juga dibatasi. Dalam artian, ketika terjadi ketidaksepahaman antara dua lembaga legislatif ini, maka keputusan final tetaplah menjadi kewenangan Majelis Nasional.

Di bawah konstitusi Republik Kelima, kewenangan badan legislatif secara praktis mengalami pengurangan jika dibandingkan pada masa Fourth Republic. Agenda dari badan ini secara kuat dipengaruhi oleh pemerintah (Presiden dan Perdana Menteri) yang bahkan bisa memenangkan pengadopsian sebuah RUU tanpa melakukan pemungutan suara secara aktual. Di atas telah dijelaskan pula bahwasannya Presiden (dalam situasi tertentu) bisa membubarkan Majelis Nasional bahkan sebelum masa fungsi dari Majelis ini berakhir namun terlepas dari kekuasaan Presiden tersebut, Majelis Nasional juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan pemerintahan legal jika suara mayoritas absolut dari total anggota Majelis memutuskan untuk bertindak demikian.

1.1.3. Lembaga Yudikatif

Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, dimana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki mahkamah agung. Cabang yang pertama (pengadilan Administratif) mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua (pengadilan umum) mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Perancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat dua jenis pengadilan. Yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan.

1.2.             Sistem Politik   

Sistem politik Prancis menganut sistem dwi partai yang saling bertentangan satu sama lain. Partai sayap kanan yang dikenal dengan Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat melawan partai sayap kiri yang dikenal dengan Partai Sosialis Perancis. Dalam perjalanannya, partai dari sayap kanan yakni Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat mempunyai Peran dominant di Perancis.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PERANCIS DAN INDONESIA

Sistem pemerintahan Indonesia
Sistem pemerintahan yang di terapkan di Indonesia adalah sistem presidensil. Dengan demikian presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya,presiden selain dibantu oleh seorang wakil juga oleh sejumlah menteri yang diangkat dan langsung bertangungjawab kepadanya. Meskipun menteri pembantu dan tergantung kepada presiden,akan tetapi para menteri mempunyai kedudukan dan kekuatan besar dalam menjalankan kekuasaan pemeintah secara operasional.
Untuk kelancaran tugasnya presiden di samping sebagai kepala eksekutif juga di lengkapi dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yang dimaksud adalah di dalam perumusan undang- undang .Undang-undang dibuat oleh presiden dengan DPR. Disamping undang-undang ,presiden juga menetapkan peraturan pemerintah . sementara kekuasaan yudikatif tercermin dari haknya untuk memberi grasi,abolisi,amnesty,dan rehabilitasi. Dengan demikian ,sistem pemerintahan Indonesia tidaklah mengikuti asas trias politika secara murni.
Pendistribusian kekuasaan di Indonesia yaitu dengan cara adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi,kabupaten,dan kota.pengelolaan pengelolaan pemerintahan dikenal dengan adanya otonomi daerah,desentralisasi,dan dekonsentrasi,serta tugas pembantuan. Daerah mempunyai wewenang namun tidak sebesar Negara federal dan otonomi daerah berbeda dengan federal.Ada lima bidang yang merupakan tugas pemerintah pusat dan tidak di serahkan kepada pemerintahan daerah yaitu : agama,yustisi,keamanan,moneter,dan fiskal. Bentuk Negara kesatuan Indonesia adalah Republik dan Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Perbandingan sistem pemerintahan Perancis dengan Indonesia
Banyak kesamaan antara perancis dengan Indonesia,diantaranya:
a) Perancis dan Indonesia adalah negara kesatuan
b) Konstitusisi negara Perancis dan konstitusi negara Indonesia adalah tertulis.
c) Kedua negara memiliki pemerintahan daerah dan mengenal dekonsentrasi serta desentralisasi. Sistem pemerintahan daerah Perancis mirip dengan sistem di Indonesia dimana disamping adanya daerah-daerah administratif terdapat juga daerah otonom ,seperti misalnya departemen dan commune.

Perbedaan antara Negara Perancis dengan Indonesia :
a) Parlemen Perancis adalah bikameral sedangkan parlemen Indonesia trikameral ( MPR, DPR, DPRD).
b) Perancis dalam bidang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden dan dan dalam menjalankan kabinet dibantu oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Indonesia hanya seorang presiden.
c) Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Perancis adalah Semi Presidensil sedangkan Indonesia memakai sistem Presidensil.
d) Parlemen Perancis terdiri dari Majelis Nasional dan Senat, dimana Majelis Nasional memiliki kekuatan untuk membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah, sedangkan di Indonesia Kabinet tidak dapat dibubarkan oleh Parlemen.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PERANCIS DAN INDONESIA

Sistem pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan yang di terapkan di Indonesia adalah sistem presidensil. Dengan demikian presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Presiden sebagai kepa;la pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya,presiden selain dibantu oleh seorang wakil juga oleh sejumlah menteri yang diangkat dan langsung bertangungjawab kepadanya. Meskipun menteri pembantu dan tergantung kepada presiden,akan tetapi para menteri mempunyai kedudukan dan kekuatan besar dalam menjalankan kekuasaan pemeintah secara operasional.

Untuk kelancaran tugasnya presiden di samping sebagai kepala eksekutif juga di lengkapi dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yang dimaksud adalah di dalam perumusan undang- undang .Undang-undang dibuat oleh presiden dengan DPR. Disamping undang-undang ,presiden juga menetapkan peraturan pemerintah . sementara kekuasaan yudikatif tercermin dari haknya untuk memberi grasi,abolisi,amnesty,dan rehabilitasi. Dengan demikian ,sistem pemerintahan Indonesia tidaklah mengikuti asas trias politika secara murni.

Pendistribusian kekuasaan di Indonesia yaitu dengan cara adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi,kabupaten,dan kota.pengelolaan pengelolaan pemerintahan dikenal dengan adanya otonomi daerah,desentralisasi,dan dekonsentrasi,serta tugas pembantuan. Daerah mempunyai wewenang namun tidak sebesar Negara federal dan otonomi daerah berbeda dengan federal.Ada lima bidang yang merupakan tugas pemerintah pusat dan tidak di serahkan kepada pemerintahan daerah yaitu : agama,yustisi,keamanan,moneter,dan fiskal. Bentuk Negara kesatuan  Indonesia adalah Republik dan Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Perbandingan sistem pemerintahan Perancis dengan Indonesia

Banyak kesamaan antara perancis dengan Indonesia,diantaranya:

  1. a) Perancis dan Indonesia adalah negara kesatuan
  2. b) Konstitusisi negara Perancis dan konstitusi negara Indonesia adalah tertulis.
  3. c) Kedua negara memiliki pemerintahan daerah dan mengenal dekonsentrasi serta desentralisasi. Sistem pemerintahan daerah Perancis mirip dengan sistem di Indonesia dimana disamping adanya daerah-daerah administratif terdapat juga daerah otonom ,seperti misalnya departemen dan commune.

Perbedaan antara Negara Perancis dengan Indonesia :

  1. a) Parlemen Perancis adalah bikameral sedangkan parlemen Indonesia trikameral ( MPR, DPR, DPRD).
  2. b) Perancis dalam bidang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden dan dan dalam menjalankan kabinet dibantu oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Indonesia hanya seorang presiden.
  3. c) Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Perancis adalah Semi Presidensil sedangkan Indonesia memakai sistem Presidensil.
  4. d) Parlemen Perancis terdiri dari Majelis Nasional dan Senat, dimana Majelis Nasional memiliki kekuatan untuk membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah, sedangkan di Indonesia Kabinet tidak dapat dibubarkan oleh Parlemen
  5. Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas Sejak reformasi bergulir, sistem kepemimpinan di Indonesia tidak lagi sentralistik, tetapi sudah desentralistik, kenyataannya dalam Pilkada provinsi dan kabupaten/kota maupun pilpres punya janji-janji masing-masing, yang notabene pemimpin daerah dan pemimpin nasional tidak satu suara, sehingga banyak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan kepemimpinan, Bupati seakan sudah berdiri sendiri dan tidak tergantung lagi dari Gubernur dan instruksinya, demikian juga Gubernur tidak lagi ketergantungan komando presiden hal ini bisa dilihat pada struktur Departemen-departemen seperti pertanian, pendidikan dan lain-lain yang sudah tidak satu mata rantai lagi karena di daerah sudah dikendalikan oleh Gubernur maupu bupati/Walikota melalui dinas-dinasnya.

Secara formal dalam konstitusi maupan dalam prakteknya indonesia merupakan:

  1. Bentuk negara kesatuan indonesia adalah republik,dengan demikian kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang keanggotaannya terdiri dari DPR yang mempunyai peranan legislatif dan dipilih secara berkala 5 tahun sekali melalui pemilu dan DPD yang merupakan utusan daerah yang peranannya ditentukan oleh undang-undang.
  2. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensil. Dimana sebagai kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab langsung ke rakyat melalui MPR dan dibantu oleh menteri dalam menjalankan tugasnya. Untuk kelancaran tugasnya presiden sebagai kepala eksekutif  juga dilengkapi dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Menilik mengenai sistem pemerintahan indonesia dimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan kekuasaannya berdasarkan dengan konsep kepemimpinan nasional yang bersifat universal dengan kepemimpinan indonesia, yaitu menggunakan  “Rasionalitas” dan “semangat kekeluargaan”. Yang dapat dilihat pada tindakan dari berbagai proses kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan oleh para pengambil keputusan yang tercermin pada:

 Ø sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila

 Ø mampu menanggapi kemajuan IPTEK dan kemajuan zaman

 Ø timbulnya kepatuhan yang dipimpinnya, bukan karena katakutan, tetapi karena kesadaran dan kerelaan

 Ø bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dipimpinnya

Pada dasarnya kepemimpinan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh ragam budaya yang dimiliki oleh daerah-daerah yang menjadi bagian dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan atas konsep budaya yang mereka miliki seperti di beberapa daerah yang masih menggunaka system kerajaan dalam menjalankan pemerintahannya.

  1.  Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Negara Prancis

Awal revolusi dapat dikategorikan dalam beberapa tahap yaitu masa dewan konstitusional,masa dewan legislative,masa konvensi nasional, dan masa direktorat. Tetapi keadaan yang beranjak pada jalur demokrasi ini ditandai dengan perebutan antar kelompok. Model Sistem Pemerintahan Republik Perancis Secara ringkas ciri-ciri pemerintahan Perancis sekarang ini adalah sebagai berikut.
           1.  Perancis adalah negara kesatuan

  1.  Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku
  2. Pemisahan kekuasaan nampak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen, eksekutif di tangan Presiden dan yudicial di tangan badan kehakiman.
  3. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari Sidang Nasional (National Assembly) dan Senat tidak terdapat Parliament Sovereignity, Presiden kepala eksekutif tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi oleh “electoral College” yang terdiri dari wakil municipal (daerah-daerah/kota-kota).
  4.  Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
  5. Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden,
  6. Ketua Assemblee dan Ketua Senat.

     Tugas utamanya ialah:

a.mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen;
b.mengawasi pelaksanaan referendum.

Berbicara mengenai kepemimpinan pemerintahan di prancis masing-maing wilayah mengurus rrumah tangga mereka sendiri dengan menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, ketertiban dan kepentingan lainnya. Dengan dengan memegang mandat rakyat dari badan pemilih presiden harus bias menjauhkan diri dari pertentangan pengikut partai. Pemilihan presiden oleh rakyat juga memungkinkan membesarnya pengaruh pada fraksi-fraksi di parlemen yang menentang kesinambungan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan oleh presiden dan presiden adalah satu-satunya yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan kepentingan dari seberang garis-garis perpecahan dalam masyarakat. Jadi, jika presiden di prancis tidak efektif maka seluruh system akan mandek dan terbengkalai.

Di prancis sendiri terdapat 2 golongan yakni golongan sosialis dan komunis dimana kekuatan pemilih mereka jika mengalami penurunan maka akan terjadi kerjasama sebagai mitra muda pemerintah yang berusaha memperluas nasionalisasi sector ekonomi prancis dan mengintroduksi rencana yang lebih mengandung prinsip persamaan hak atau menjdi golongan yang makin terisolir dan lemah yang bertindak sendirian.

  1. Perbandingan Antara Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Antara Indonesia Dengan Prancis

            Antara Indonesia dengan Prancis dalam pelaksanaan pemerintahannya walaupun memiliki perbedaan tetapi dalam pelaksanaanya memiliki banyak kesamaan diantaranya mulai dari bentuk Negara kesatuan,system perintahan masing-masing menggunakan system presidensil walaupun pada prancis masih menggunakan sistem pemerintahan semi presidensil. Juga kedua Negara ini menggunakan konsep trias politika yakni memisahkan antara kewenangan eksekutif, legislative dan yudikatif  Selain itu Indonesia dan Perancis sama-sama memiliki DPD, namun kewenangannya berbeda. Antara Indonesia dan prancis dalam praktek kepemimpinan mengandalkan amunisi dalam menggerakkan roda perekonomian dan hal ini bukan merupakan suatu rahasia umum lagi dari kedua Negara ini hal ini biasanya kita jumpai pada saat pemilihan umum dimana para calon pemimpin memberikan janji-janji politiknya bahkan para wakil rakyat pun tidak ketinggalan dalam menberikan janji-janji manis kepada para calon pemilih demi untuk mendapatkan kekuasaan di legislative maupun di lembaga eksekutif Dimana pada kedua Negara yang masing-masing menjunjung tinggi akan keberadaan demokrasi.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi bersamaan dengan desentralisasi, jika di Indonesia dikenal dengan provinsi dan kabupaten/kota sementara di prancis memiliki daerah-daerah yaitu departemen dan commune. Pada dasarnya system kepemimpinan antara Indonesia dan prancis memiliki banyak kesamaan sebagai contoh bahwa dalam memperoleh suatu kedudukan dalam kepemimpinan pemerintahan tidak lepas dari berbagai tindakan-tindakan politik.

Advertisements